Jurnal Hukum Ekonomi Islam

IMPLEMENTASI SNI 8152 TAHUN 2015 TENTANG PASAR RAKYAT TERHADAP PEDAGANG DI PASAR BRINGIN PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

Zahara Dwi, M. Taufiq Zamzami — Mon, 19 Dec 2022 12:48:00 +0700

Tata ruang pasar dalam penelitian ini ialah lokasi pedagang berdasarkan pembagian area atau zonasi yang sejenis dengan komoditinya. Hal itu diatur dalam SNI 1852 Pasar Rakyat 2015 yang menjelaskan tentang zonasi pedagang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi tata ruang pasar di Pasar Bringin. Tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Tata Ruang Pasar Di Pasar Bringin Perspektif SNI Pasar Rakyat dan Mashlahah Mursalah. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (Field research) dengan motode diskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah implementasi tata ruang pasar di Pasar Bringin perspektif SNI Pasar Rakyat belum terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak terkait dan tidak adanya pengecekan secara berkala dan terstruktur. Kemudian jika dianalisis menggunakan mashlahah mursalah maka apa yang terjadi tidak sesuai dengan prinsip mashlahah dharuriyah.

Kata Kunci

Tata Ruang

SNI Pasar Rakyat

Mashlahah Mursalah

The market layout in this study is the location of traders based on the division of areas or zoning similar to the commodity. This is regulated in SNI 1852 Pasar Rakyat 2015 which explains the zoning of traders. The problem in this research is how to implement market spatial planning in Bringin Market. The purpose of the study was to determine the implementation of market spatial planning in the Bringin Market from the Perspective of SNI Pasar Rakyat dan Mashlahah Mursalah. The type of research is field research (Field research) with qualitative descriptive methods and using a sociological juridical approach. The result of this research is that the implementation of market spatial planning in Bringin Market from the perspective of SNI Pasar Rakyat has not been implemented properly. This is due to weak supervision from related parties and the absence of regular and structured checks. Then if it is analyzed using mashlahah mursalah then what happens is not in accordance with the principle of mashlahah dharuriyah.

Keywords

The market layout

SNI Pasar Rakyat

Mashlahah Mursalah

Kartu Syariah Hasanah Card: Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card

Siti Hajar Usman, Misno, Unang Fauzi, Aisyah As-Salafiyah — Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +0700

ABSTRAK
Bank syariah dituntut untuk mengeluarkan satu produk yang dapat memudahkan masyarakat tetapi juga berbasis syariah, maka dari itu BNI syariah menerbitkan produk iB Hasanah Card yang fungsinya sama dengan kartu kredit berbasis syariah. Dalam rangka untuk mengetahui suatu produk dalam suatu lembaga keuangan syariah apakah telah sesuai dengan standar syariah, maka dewan syariah nasional hadir sebagai suatu lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa sebagai pedoman lembaga keuangan syariah untuk mengeluarkan produk yang sesuai syariah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi hukum normatif, dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 tentang Syariah Card sebagai landasan hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik ib Hasanah Card di BNI Syariah kantor cabang Kendari sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 tentang Syariah Card di tinjau dari segi akad, pengambilan fee, batasan-batasan dan ta’widh.


ABSTRACT
In order to meet the needs of modern society islamic bank is prosecuted to creat a various product that comply with Islamic principles. Than BNI Syariah has published iB Hasanah Card product that function like credit card with Islamic principles. In order to know that a product in one syariah financial institution has according with syariah standart, than nasional syariah board attend as a institution who have the rights to issue fatwa as a guidelines for syariah financial institution to creat their product with Islamic principles.This research is a qualitative study using normative law approaching, with Fatwa DSN-MUI number 54 year 2006 about Syariah Card as a legal foundation. The results of this study suggest that t implementation practice of iB Hasanah Card in BNI Syariah Kendari branch office has suitable with Fatwa DSN- MUI number 54 year 2006 about Syariah Card, in terms of akad, fees, limits and ta’widh.

Forex Trading in the Perspective of Islamic Economic Law

Bagas Heradhyaksa — Mon, 10 Apr 2023 00:16:42 +0700

ABSTRAK
Perdagangan internasional semakin berkembang pesat. Transaksi keuangan antar negara juga semakin meningkat. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Setiap mata uang juga memiliki nilai yang tidak sama. Oleh karena itu, diperlukan skema foreign exchange, as known as Forex, untuk memperlancar perdagangan internasional. Forex bermanfaat agar memberikan nilai yang seimbang saat terjadi pertukaraan mata uang sehingga perdagangan internasional dapat berjalan dengan baik. Forex telah menjadi bagian dari kehidupan modern, termasuk umat moeslem tidak dapat terlepas dari aktivitas forex. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pandangan Islamic economic law tentang forex. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, penelitian ini mengumpulkan data dari studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini mendapatkan bahwa Islamic economic law memperbolehkan aktivitas forex. Namun, begitu melarang forex sebagai bentuk spekulasi dan hanya memperbolehkan forex sebagai fasilitas pemenuhan kebutuhan dalam hal perdagangan. Hal ini menjadi penting karena banyak orang yang menggunakan instrumen forex sebagai sarana investasi yang mana dipenuhi ketidakpastian


ABSTRACT
International trade is growing rapidly. Financial transactions between countries are also increasing. Each country has a different currency. Each currency also has a different value. Therefore, a foreign exchange scheme, as known as Forex, is needed to facilitate international trade. Forex is useful in order to provide a balanced value when a currency exchange occurs so that international trade can run well. Forex has become a part of modern life, including Muslims, cannot be separated from forex activities. The purpose of this study is to find out the views of Islamic economic law on forex. To get these answers, this study collected data from literature and analyzed it qualitatively. Therefore, this study uses a normative approach. This research finds that Islamic economic law allows forex activities. However, it prohibits forex as a form of speculation and only allows forex as a means of fulfilling needs in terms of trading. This is important because many people use forex instruments as an investment vehicle which is filled with uncertainty